Pasal 59 Kuhp

Pasal 59 Kuhp. Apabila sudut pandang yang digunakan mengutamakan unsur no1 maka Pasal 8 KUHP menonjolkan asas teritorial namun pendapat ini kurang tepat karena tidak ada perbedaan antara Pasal 8 dan Pasal 3 KUHP sehingga Pasal 8 KUHP tidak ada gunanya justru dengana adanya ketentuan “di luar perahu Indonesia” yang membedakan antara Pasal 3 KUHP Apabila.

Pasal 59 KUHP tersebut esensinya berbicara tentang tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh manusia tidak termasuk korporasi Oemar Seno Adji berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali bahwa Pasal 59 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seorangmanusia Fiksi badan hukum tidak berlaku dalam KUHP Sedangkan Van.

Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia

Menurutnya KUHP sudah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana ini Hal ini dikarenakan ia melihat salah satu ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yakni Pasal 59 melalui penafsiran yang berbeda Menurutnya ketentuan ini mengatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana hanya.

Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

KUH Perdata Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 dan Pasal 60 Dihapus dengan S 916 338 jo 1917 18 Bila perkawinan itu belum dilangsungkan dalam waktu satu tahun terhitung dari waktu pengumuman perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kecuali bila sebelumnya diadakan pengumuman lagi Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut.

(DOC) ASASASAS HUKUM PIDANA (PASAL 1 PASAL 9 KUHP

Pembantuan diatur dalam Pasal 56 57 dan 60 KUHP Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya pembantuan Di dalam Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan yakni hanyalah pada.