Undang Undang Pasal 27

Undang Undang Pasal 27. Undangundang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian dikenal dengan nama Kitab UndangUndang Hukum Pidana Meskipun demikian dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “Undangundang ini mulai.

PDF fileMengingat Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan UNDANGUNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB I KETENTUAN.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [JDIH BPK RI]

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (2) Pasal 27 ayat (2) Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan UNDANGUNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I.

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …

Pasal 27 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara #Penjelasan Yang serta lagu kebangsaan dalam bentuk undangundang sebagaimana diamanatkan Pasal 36C UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perlu segera direalisasikan UndangUndang tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu.