Uu Pelayanan Publik 2018

Uu Pelayanan Publik 2018. Tgr | 12/01/2018 | Informasi Kebijakan Pelayanan Publik | No Comments Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar.

Undangundang (UU) NO 25 LN 2009/ No112 TLN NO 5038 LL SETNEG 45 HLM Undangundang (UU) TENTANG Pelayanan Publik ABSTRAK bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia.

NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN

Menurut Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diur aikan bahwa pelayanan publik adalah S egala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan pembinaan bimbingan penyediaan fasilitas jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

PP 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Jogloabang

Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 27020 juta jiwa Badan Pusat Statistik (BPS Statistics Indonesia) Jl Dr Sutomo 68 Jakarta 10710 Indonesia Telp (6221) 3841195 3842508 3810291 Faks (6221) 3857046 Mailbox bpshq@bpsgoid Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO. 2 TAHUN 2018 Pemerintah.net

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2018 dan PP 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 5 Januari 2018 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2.